Pemkab Parigi Moutong Percepat Integrasi Data Pertanahan dan Pajak Daerah untuk Optimalkan Pendapatan

PARIGI MOUTONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong memperkuat sinergi lintas instansi dan Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah strategi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) serta Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (1/9/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Yasir.

Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan data NIB dan NOP, validasi BPHTB, serta pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola pertanian dan penerimaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sakti Lasimpala, yang hadir secara bold (zoom meeting) memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi antara Bapenda, Kantor Pertanahan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Kami sangat mendukung langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bapenda, dan rekan-rekan Kominfo. Inspektorat akan terus mendampingi serta mengawal seluruh proses integrasi dan validasi data ini agar berjalan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sakti.
 
Melalui sistem integrasi ini, Pemkab Parigi Moutong berkomitmen mempercepat reformasi birokrasi, mencegah kebocoran potensi pajak, dan mempermudah pelayanan administrasi pertanahan bagi masyarakat.

Turut hadir dalam rakor tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah serta Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Penulis : FIKRAN
Sumber : Diskominfo Parigi Moutong